UNSADA Gelar FGD Energi Terbarukan, dari Solusi Hambatan Birokrasi hingga Dukungan untuk Ketahanan Energi

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 21 Januari 2024 - 21:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Universitas Darma Persada mengadakan Forum Group Discussion tentang energi terbarukan, khususnya geothermal dan transisi energi. (Dok. Universitas Darma Persada)

Universitas Darma Persada mengadakan Forum Group Discussion tentang energi terbarukan, khususnya geothermal dan transisi energi. (Dok. Universitas Darma Persada)

INFOTELKO.COM – UNSADA (Universitas Darma Persada) mengadakan Forum Group Discussion (FGD) tentang energi terbarukan, khususnya geothermal dan transisi energi

Kegiatan FGD berlangsung di kampus UNSADA, Jalan Taman Malaka Selatan, Jakarta, pada 20 Januari 2024.

Untuk diketahui, UNSADA didirikan pada 6 Juli 1986 oleh tentara pelajar dan pelajar Indonesia yang belajar di Jepang dan tergabung dalam organisasi Pehimpunan Alumni Jepang (Persada).

Persada memiliki Yayasan Melati-Sakura, dengan pimpinan Dr. (Hoc) Rachmat Gobel dan pembinanya Marsekal Madya TNI (Purn.) Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita, M.Eng

Diskusi mengenai energi terbarukan ini bekembang saat menjawab pertanyaan peserta.

Terutama mengenai peran BKPM yang kurang aktif dalam mengawal investasi asing yang terbentur dengan berbagai hambatan birokrasi.

Terutama birokrasi antar Kementerian maupun Pemda, isu tarif Perpres 112/2022 yang dianggap kurang menarik investor serta isu TKDN.

As Natio Lasman, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada yang juga duduk sebagai anggota Dewan Energi Nasional periode sekarang, mengatakan bahwa cadangan energi fosil terbatas jumlahnya.

Karenanya perlu dikelola dengan lebih baik dan mulai saat ini mempersiapkan pembangkitan energi dari energi terbarukan.

Termasuk energi kelautan yang membentang potesinya di Indonesia, sekaligus men-support tercapainya ketahanan dan kemandirian energi.

Hingga saat ini masih dibahas antar K/L formula Transisi Energi yang tepat sehingga dapat mencapai NZE.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Sekaligus memperhitungkan realisasi ketahanan energi, terutama pada saat cadangan energi fosil menjadi semakin menipis.

Harris Yahya, Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE, KESDM menyebut bahwa pemerintah telah menerbitkan perpres 11/2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang ESDM pada Sub bidang EBT.

Untuk mendukung pemanfaatan EBT dalam bauran energi primer dan tercapainya penurunan emisi global perlu mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

PLTP sebagai pembangkit EBT yang memiliki Capacity Factor paling ideal untuk memproduksi Green Hydrogen.

Fluida geotermal dapat dimanfaatkan juga pada proses liquefaction (penyimpanan).

Sehingga beritanya di dunia proses keseluruhan produksi hidrogen dari energi panas bumi dapat meningkatkan efisiensi sebesar 18%.

Saat ini semakin banyak pengusaha PLTS yang menawarkan harga listrik sekitar US 4~6 cent per kWh.

Dan apabila permintaan pengusaha PLTP tetap di harga listriknya dari US 16 cent per kWh, maka pengusahaan PLTP akan kalah mendapatkan bisnisnya dibandingkan pengusahaan PLTS.

Sedangkan Riki Ibrahim, dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada, mantan dirut PT. GeoDipa Energi (Persero), periode 2016-2022, menjelaskan

Menurutnya, diperlukan upaya pendampingan/mengawal langsung secara konkrit/optimal oleh BKPM, terjun ke lapangan bersama Kementerian Teknis.

Agar hambatan birokrasi akibat ego sektoral dapat teratasi dan iklim investasi di Indonesia semakin kondusif.

Pemerintah terus memberikan insentip kepada geotermal, saat ini biaya eksplorasi sudah dilakukan oleh pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastuktur (Persero) (SMI).

Pendanaan lewat mini World Bank versi Indonesia itu, SMI juga berikan pinjaman dana eksplorasi kepada swasta yang dikenal namanya GREM.

Sebagai informasi bahwa harga listrik PLTP di California dan Nevada, US berkisar 4~9 cent per kWh dan bersaing dengan PLTS dalam pasar bebas listriknya.

Data Indonesia menunjukan, harga listrik PLTP yang beroperasi banyak berkisar US 7~9 cent per kWh dengan kenaikan sekitar 5% setiap tahunnya.

Bahkan di tahun sekitar 2018~20 ada PLTP yang dapat diturunkan harga listriknya dari sekitar US 12 cent per kWh diturunkan menjadi sekitar US 8 cent per kWh. Disisi lain biaya operasi PLTP itu rata-rata hanya berkisar US 1-3 cent per kWh.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Untuk TKDN, pemerintah melalui Kemenperin diharapkan segera menerbitkan regulasi untuk memberikan insentip selama 7 tahun bagi teknologi yang pabriknya dibangun di Indonesia, sehingga hilirisasi dapat segera dan banyak di Indonesia.

Diharapkan Indonesia dapat Penambahan Kapasitas PLTP sesuai RUPTL PT PLN (Persero) pada 2021-2030 dengan total PLTP berada sekitar 3.355 MW, Riki mengakhiri presentasinya.***

Berita Terkait

Bertekad Wujudkan Kedaulatan Pangan, Wamentan Sudaryono: Sektor Pertanian Penting untuk Ditingkatkan
OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Indonesia Juni 2024 Terjaga Stabil karena Dukungan Solvabilitas yang Tinggi
Soal Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Indrawati
Harga Gas Murah untuk 7 Industri Dilanjutkan, PT Pertamina Ditugaskan untuk Regasifikasi Gas Alam Cair
BNSP Turut Hadir: Finalisasi Standar Kompetensi RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan
Kemungkinan Penguatan Rupiah di Semester Kedua, Performa IHSG Diharapkan Lebih Baik dengan
CSA Index Juli 2024 Naik ke 61: Optimisme Pasar Masih Tertahan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global dan Domestik
Mendukung Sinergi Pengendalian Inflasi, Badan Pangan Nasional Dorong Neraca Pangan Daerah
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 08:58 WIB

Usai Geledah Kantor Walikota Mbak Ita, KPK Cegah 4 Piihak dalam Dugaan Kasus Korupsi di Kota Semarang

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:29 WIB

Soal Wacana Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Ini Tanggapan Airlangga Hartarto

Senin, 15 Juli 2024 - 07:23 WIB

Insiden Penembakan Menimpa Mantan Presiden AS Donald Trump, Ini Komentar Presiden Jokowi

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:28 WIB

OJK Berhasil Ungkap Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan ke Influencer Ahmad Rafif Raya

Rabu, 3 Juli 2024 - 15:22 WIB

Kejagung Sita Gula Kristal Putih 413 Ton dan Gula Kristal Mentah 300 Ton dalam Kasus Impor Gula PT SMIP

Rabu, 3 Juli 2024 - 15:01 WIB

KPK Panggil Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Kasus Korupsi Pengadaan LNG Karen Agustiawan

Sabtu, 29 Juni 2024 - 15:00 WIB

Peretas PDNS Tak Libatkan Negara, Menkominfo Budi Arie Setiadi: Perorangan dengan Motif Ekonomi

Selasa, 25 Juni 2024 - 10:51 WIB

TNI Langsung Ambil Sikap Terkait Peretasan yang Dilakukan oleh Hacker Asing Terhadap Badan Intelijen Strategis

Berita Terbaru